Jakarta - Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, di bawah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, menggelar rapat lanjutan harmonisasi rancangan peraturan mengenai pengelolaan kesehatan pada Kamis, 16 Januari 2025. Rapat ini diselenggarakan secara hibrid, bertempat di Hotel Manhattan Jakarta dan secara daring melalui video conference. Rapat dibuka oleh Muhammad Waliyadin, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, yang menyampaikan harapan agar agenda ini dapat menghasilkan penyempurnaan peraturan yang lebih komprehensif. Rapat kemudian dipandu oleh Nurillah Amini, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa instansi lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam merumuskan kebijakan yang mendalam dan tepat sasaran dalam bidang kesehatan.
Agenda utama rapat adalah membahas pengaturan lebih lanjut terkait pengelolaan kesehatan, yang merupakan amanat dari Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal-pasal ini menegaskan perlunya penetapan Peraturan Presiden yang mengatur pengelolaan kesehatan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem kesehatan yang lebih terorganisir dan efisien, dengan mengakomodasi kepentingan berbagai sektor yang terkait.
Diskusi dalam rapat berlangsung intens, dengan fokus pada penyelarasan dan pematangan substansi dalam rancangan peraturan. Diharapkan, setelah harmonisasi ini, peraturan yang dihasilkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Rapat juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab mereka di bidang kesehatan.
Dengan adanya peraturan yang jelas dan terstruktur, pengelolaan kesehatan di Indonesia diharapkan dapat lebih terkoordinasi dengan baik, memperhatikan aspek kesehatan masyarakat yang menyeluruh, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Rapat ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan kesehatan yang lebih baik, aman, dan berkualitas di masa depan. (-end)
