Seoul - Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Legislasi Pemerintah Korea Selatan untuk memulai proyek pembangunan sistem informasi hukum di Indonesia secara lebih komprehensif. Kesepakatan ini diumumkan pada Selasa (6/2) dan menjadi langkah penting dalam modernisasi akses hukum bagi masyarakat Indonesia.
Dalam paruh pertama tahun 2025, akan dilakukan perancangan ulang proses bisnis (Business Process Redesign/BPR) serta perencanaan strategi informasi (Information Strategy Plan/ISP) guna membangun sistem informasi hukum yang lebih efektif. Proyek ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum yang akurat dan terkini.
Diharapkan pada tahun 2026, sistem percontohan (pilot system) dapat dikembangkan, sehingga 280 juta warga Indonesia dapat lebih mudah mencari dan memahami informasi hukum yang berlaku di negara ini. Implementasi sistem ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan publik yang lebih inklusif dan transparan.
Komisioner Kementerian Legislasi Pemerintah Korea Selatan, Lee Wan-gyu, menekankan bahwa transformasi digital dalam sistem pemerintahan merupakan isu penting dalam komunitas internasional saat ini. "Kami akan terus bekerja sama agar semakin banyak warga Indonesia yang dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi hukum dengan nyaman dan efisien," ujarnya.
Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat luas. Dengan adanya sistem informasi hukum yang lebih modern, diharapkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia semakin meningkat, serta mendukung pembangunan hukum yang lebih transparan dan akuntabel.
