• Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB

INDEKS BERITA

PLENO PENGHARMONISASIAN RENSTRA BAPPENAS 2025–2029: MENYATUKAN LANGKAH PEMBANGUNAN NASIONAL

131025 03

Jakarta – Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III menggelar rapat pleno pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025–2029 pada Jumat, (10/10/2025). Rapat dilaksanakan secara daring dan dibuka langsung oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Unan Pribadi.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Tim Kerja Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III. Agenda utama adalah melakukan pengharmonisasian substansi dan norma dalam rancangan peraturan menteri yang menjadi pedoman strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas selama lima tahun ke depan.

Penyusunan peraturan ini merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, serta Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan hukum penting dalam memastikan keselarasan perencanaan pembangunan nasional lintas sektor dan kementerian.

Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja selama periode lima tahun mendatang. Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan Renstra tersebut dapat segera ditetapkan dan menjadi acuan kuat dalam mengawal agenda pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

  

logo besar kuning
 
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN


               

  Jl. Hr. Rasuna Said Kav X6/1-3, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
  (021) 5264517
  ditjenpp@kemenkumham.go.id
     

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI