Jakarta, 5 Desember 2025 — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan International Partnership Forum on Strategic Cooperation: Promoting Regulatory Reform, Capacity Building, and Digitalization. Forum ini mempertemukan mitra internasional, organisasi multilateral, serta instansi pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam reformasi regulasi, peningkatan kapasitas, dan percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan dukungan mitra internasional, mendorong harmonisasi program reformasi regulasi, serta mengidentifikasi peluang dukungan teknis dan pembiayaan untuk pengembangan kapasitas dan transformasi digital. Forum ini juga menjadi platform koordinasi bersama guna memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan meminimalkan potensi tumpang tindih program.
Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum yang mewakili Menteri Hukum menegaskan bahwa kerja sama internasional merupakan elemen krusial dalam mempercepat transformasi kebijakan dan peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. “Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat kemitraan, khususnya dalam bidang reformasi regulasi, peningkatan kapasitas, dan digitalisasi,” ujarnya.
Forum ini dihadiri perwakilan kedutaan besar dari berbagai negara, seperti Polandia, Jepang, Inggris, Finlandia, Malaysia, Rusia, Italia, dan Uni Emirat Arab, serta sejumlah organisasi internasional termasuk JICA, ASEAN-UK Economic Integration Programme, UNDP, The Asia Foundation, AIPJ3, dan KOICA. Para mitra internasional menyambut positif forum tersebut dan menyatakan komitmen untuk terus mendukung agenda reformasi Indonesia melalui program yang berbasis bukti, teknologi, dan berorientasi keberlanjutan.
Penyelenggaraan forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarnegara dan lembaga internasional dalam mendukung transformasi tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini juga ditujukan untuk memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi perubahan dan tantangan global.
