Jakarta — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) melalui Tim Kerja Harmonisasi menyelenggarakan Rapat Pleno Harmonisasi untuk mengkaji Rancangan Peraturan Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pertemuan ini berlangsung pada Jumat, 1 November 2024, secara luring di Gedung Ditjen PP dan daring melalui video conference.

Rapat dibuka oleh Mualimin Abdi, Pembina Tim Kerja Harmonisasi sekaligus Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama. Dipimpin oleh Lina Widiyastuti, Ketua Tim Kerja Harmonisasi, rapat ini dihadiri oleh Jonny P. Simamora, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) BPHN, Singgih Harjanto, Kepala Biro SDM, Hukum, dan Humas BSN beserta jajaran, serta perwakilan dari Sekretariat Kabinet.

Pembahasan rapat berfokus pada strategi pengelolaan jaringan dokumentasi hukum yang lebih terpadu, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Langkah ini bertujuan meningkatkan ketersediaan informasi hukum yang terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian di BSN.

Dalam pemaparannya, Mualimin Abdi menekankan bahwa pengelolaan dokumentasi hukum yang efisien dan akuntabel akan meningkatkan transparansi layanan hukum serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi legal secara cepat dan akurat.

Melalui rapat ini, diharapkan BSN dapat segera merumuskan aturan yang memungkinkan jaringan dokumentasi hukum yang lebih efektif, menjangkau kebutuhan masyarakat, dan mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan di Indonesia. (-end)