Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan kegiatan Konsinyasi Penyusunan Kebijakan Teknis Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan berlangsung secara luring selama tiga hari dimulai Rabu, (11/09/2024) sampai dengan Jumat, (13/09/2024) bertempat di Hotel Gran Melia Jakarta.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan selaku unit kerja teknis Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan memfasilitasi penyelenggaraan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kegiatan dibuka oleh Nuryanti Widyastuti selaku Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dipimpin oleh Dimas Trisuseno selaku Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dihadiri oleh Galih Patria Nugraha selaku Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perwakilan dari instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan narasumber yaitu oleh Diah Ipma Fithria Laela Hidayati selaku Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan rancangan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan terkait urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilakukan penyempurnaan substansi, rumusan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan tersebut.
