Bali – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan diwakili oleh Siti Masitah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya; Alfiyani, Analis Kebijakan Ahli Madya; dan Nurapni Puspitasari, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kamis (11/07/2024) bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
Rapat dipimpin oleh Alexander Palti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Bali dan dihadiri oleh I Wayan Adhi Karmayana, Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
Pada kegiatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Analis Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
Berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan pembinaan telah berjalan secara baik. Namun secara administratif, diharapkan penyampaian laporan disampaikan secara lengkap beserta data dukung dan kluster kegiatannya.
Bahwa laporan kegiatan disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diharapkan dalam bentuk softcopy sebelum tahun anggaran berakhir dan untuk selanjutnya laporan dapat disampaikan melalui aplikasi e-pemetaan yang tersinkronisasi dengan SIPPDAH pada saat aplikasi ini sudah launching. Hal ini akan mempermudah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan pemetaan laporan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan beserta penyampaian laporan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dapat berjalan secara lebih baik.
