Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Manajerial yang berlangsung pada Senin, 13 Januari 2025. Acara yang digelar di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, serta dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kinerja jajaran Kementerian Hukum, khususnya dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional dan berkualitas.
Dalam sambutannya, Nico Afinta menekankan pentingnya peran pejabat eselon 3 dan 4 sebagai ujung tombak pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum. Sebagai ujung tombak, pejabat tersebut diharapkan mampu menggerakkan organisasi dengan pemikiran, tindakan, dan kebijakan yang tepat. Nico mengingatkan bahwa efektivitas kinerja organisasi sangat bergantung pada ketajaman peran para pejabat manajerial, mulai dari memahami tugas hingga menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang diemban.
Ditjen PP, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Dhahana Putra, hadir dengan membawa jajaran pejabat eselon 2, perancang ahli utama, serta pegawai lainnya untuk mendukung kelancaran acara pelantikan. Keikutsertaan Ditjen PP dalam acara ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung langkah strategis Kementerian Hukum untuk terus memperkuat birokrasi hukum yang efektif dan andal.
Beberapa nama dari Ditjen PP yang dilantik dalam jabatan manajerial tersebut antara lain Dinna Utami, Rahmatullah Zulkifli, Tri Wahyuningsih, Radita Ajie, Kanti Mulyani, Wahyu Tri Hartomo, dan Julkhaidir. Para pejabat ini akan menempati posisi strategis yang berperan langsung dalam proses harmonisasi dan perancangan peraturan perundang-undangan.
Pelantikan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para pejabat yang dilantik, sekaligus memperkuat koordinasi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan jajaran manajerial yang solid, Kementerian Hukum optimis mampu mengawal kebijakan hukum nasional yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (-end)
