Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan HAM Indonesia bersama Kementerian Legislasi Korea Selatan melakukan pertemuan bilateral untuk memperkuat kerja sama dalam pembangunan infrastruktur informasi guna memperkuat kapasitas sistem hukum Indonesia, Kamis (08/08/2024). Pertemuan ini menandai langkah penting dalam upaya modernisasi dan digitalisasi sistem informasi legislatif Indonesia.
Delegasi Kementerian Legislasi Korea Selatan, dipimpin oleh Yoon Kang Wook, Kepala Kebijakan Koordinasi Legislasi, diterima oleh Asep N. Mulyana, Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang didampingi oleh Ceno Hersusetiokartiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta jajaran dari Kelompok Substansi Humas dan Kerja Sama Ditjen PP.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas kelanjutan dari proyek kerjasama yang dimulai pada tahun 2023 melalui proyek ODA KOICA (Korean International Cooperation Agency). Proyek ini bertujuan untuk memperbarui dan memperkuat sistem informasi legislatif yang saat ini digunakan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses legislasi serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.
Proyek ini tidak hanya fokus pada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan informasi hukum, tetapi juga mendorong terbukanya akses terhadap data publik yang lebih luas. Dalam era digital ini, data merupakan sumber daya penting yang dapat meningkatkan daya saing negara, menciptakan peluang ekonomi, serta mendorong inovasi dalam layanan publik. Dengan membuka semua informasi publik dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh mesin, diharapkan transparansi kebijakan pemerintah meningkat, serta dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis baru.
Konversi informasi hukum ke dalam format yang lebih mudah diakses oleh masyarakat ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor start-up dan bisnis yang bergerak di bidang regulasi dan teknologi. Proyek ini menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem hukum, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperbaiki akses masyarakat terhadap keadilan.
Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dengan Kementerian Legislasi Korea Selatan ini telah menghasilkan sejumlah pencapaian penting, termasuk penyusunan rencana implementasi yang matang. Proyek ini akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang canggih, didukung oleh sistem yang aman dan andal. Kolaborasi ini juga melibatkan transfer pengetahuan dan teknologi dari Korea Selatan, yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola sistem informasi hukum yang maju.
Pembangunan sistem informasi hukum yang modern di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan legislasi, tetapi juga dalam memperkuat kapasitas hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan transparan, masyarakat Indonesia akan memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi hukum, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.
