Jakarta – Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri rapat virtual untuk membahas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Rapat tersebut berlangsung pada hari Senin (12/08/2024) dan dihadiri oleh Mahfudiyah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.
Rancangan Perpres ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Melalui regulasi ini, diharapkan proses seleksi anggota Dewan Komisioner LPS dapat berjalan transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Pembentukan Panitia Seleksi yang baik adalah kunci untuk mendapatkan anggota Dewan Komisioner yang kompeten dan profesional. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan tata cara pelaksanaan yang jelas dan terukur.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam proses penyusunan peraturan ini, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS itu sendiri.
Dengan disusunnya Rancangan Perpres ini, diharapkan proses seleksi anggota Dewan Komisioner LPS dapat dilaksanakan tepat waktu, sehingga lembaga ini tetap dapat menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi simpanan masyarakat.
