Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) turut serta dalam kegiatan penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Acara penyambutan ini diselenggarakan di Graha Pengayoman dan diikuti secara serentak oleh seluruh pegawai Kemenkumham dari Sabang sampai Merauke melalui siaran langsung di kanal YouTube resmi Kemenkumham, Senin (21/10).
Para Menteri dan Wakil Menteri yang dilantik terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat oleh Otto Hasibuan, Menteri Hukum yang dijabat oleh Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum dijabat oleh Edward Omar Sharif Hiariej, Menteri Hak Asasi Manusia dijabat oleh Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia dijabat oleh Mugianto, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat oleh Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat oleh Silmy Karim. Kehadiran para pemimpin baru ini menandakan babak baru dalam pengelolaan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih efektif dan terkoordinasi.
Sambutan selamat datang disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, yang memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada para menteri dan wakil menteri baru. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal juga menyampaikan paparan singkat mengenai Tim Transisi Kementerian yang telah dibentuk untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan program, serta mendukung para pemimpin baru dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan lancar.
Acara ini menjadi momentum penting, karena selain menyambut pimpinan baru, setiap menteri dan wakil menteri diberi kesempatan untuk menyampaikan prakarta mereka mengenai visi, misi, dan langkah strategis yang akan diambil dalam masa jabatan mereka. Masing-masing dari mereka menyampaikan harapan untuk mewujudkan reformasi di sektor hukum dan HAM yang lebih inklusif, serta menegaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah-masalah nasional yang terkait dengan hak asasi manusia dan imigrasi.
Setelah penyampaian prakarta, kegiatan berlanjut dengan pengantaran para menteri dan wakil menteri ke ruang kerja masing-masing, di mana mereka mulai mempersiapkan langkah awal dalam menjalankan tugas kepemimpinan yang telah diamanatkan oleh Presiden RI. Acara ini tidak hanya menjadi seremoni penyambutan, tetapi juga penegasan pentingnya kerjasama dan sinergi di seluruh jajaran Kemenkumham dalam mendukung kebijakan dan program yang diusung oleh para pimpinan baru.
Antusiasme dari seluruh pegawai Kemenkumham yang mengikuti acara ini secara daring mencerminkan harapan besar untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, yang menjadi tanggung jawab langsung dari para pemimpin baru tersebut. (-end)
Catatan: Penggunaan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masih digunakan hingga ditetapkannya Peraturan Presiden yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
