Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar rapat harmonisasi secara daring pada Kamis, (28/08/2025), membahas Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapissus) tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan tersebut. Rapat dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Waliyadin dan dihadiri oleh Tim Harmonisasi dari Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Bapissus, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Dalam pembahasannya, disampaikan bahwa rancangan peraturan ini telah mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Kemenpan RB pada tanggal 3 Juni 2025. Persetujuan tersebut menguatkan legitimasi pembentukan dan pengaturan struktur organisasi Bapissus yang baru, sebagai langkah penting dalam mendukung efektivitas fungsi pengendalian pembangunan dan investigasi khusus secara lebih terstruktur dan profesional.
Rapat harmonisasi ini juga berhasil menyepakati sejumlah penyesuaian penting, seperti perubahan judul rancangan agar selaras dengan peraturan OTK lainnya, penyempurnaan bagian menimbang dan mengingat untuk mencantumkan perubahan regulasi terkait, serta penataan ulang Bab VII yang awalnya berjudul “Rincian Organisasi dan Tata Kerja” menjadi “Penataan Organisasi”. Selain itu, dilakukan perumusan ulang ketentuan pembentukan satuan tugas agar lebih jelas dan operasional.
Dengan hasil kesepakatan tersebut, rancangan peraturan ini dinyatakan selesai diharmonisasikan dan akan segera diproses ke tahap berikutnya, yaitu penerbitan Berita Acara Harmonisasi dan Surat Selesai Harmonisasi. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kelembagaan Bapissus agar mampu menjalankan tugas pengawasan dan investigasi secara lebih optimal dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
