Jakarta – Menindaklanjuti penilaian awal yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Indeks Reformasi Hukum (IRH) terhadap 628 instansi pemerintah yang terdiri dari 82 Kementerian/Lembaga dan 546 Pemerintah Daerah pada tanggal 2 - 5 September 2024, selanjutnya diselenggarakan rapat Pleno Penilaian IRH dan Evaluasi Pelaksanaan IRH pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada tanggal 07 sampai dengan 10 Oktober 2024 di Hotel Sari Pacific Jakarta.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta. Kegiatan diawali dengan Pemberian Tanggapan Tim Penilai Nasional terhadap catatan klarifikasi Tim Sekretariat IRH (BSK) dan Sekretariat Wilayah (Kanwil) Rekapitulasi Hasil Tanggapan Tim Penilai Nasional terhadap catatan klarifikasi Tim Sekretariat IRH (BSK) dan Sekretariat Wilayah (Kanwil). Selanjutnya dilakukan Penuangan hasil penilaian IRH K/L dan Pemda ke dalam Berita Acara. Kegiatan dilanjutkan dengan Penyampaian hasil penilaian IRH K/L dan Pemda. Kemudian dilakukan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) penilaian IRH pada K/L dan Pemerintah Daerah. Kegiatan diakhiri dengan Finalisasi hasil Daftar Inventarisasi Masalah(DIM) penilaian IRH pada K/L dan Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang dimulai dari sosialisasi, pendampingan dan verifikasi awal, pengunggahan data dukung, penilaian mandiri dan submit berita acara, validasi dan penilaian oleh Tim Penilaian Nasional dapat terlaksana dengan baik dan maksimal dengan berpartisipasinya secara menyeluruh setiap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan IRH ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan nasional melalui terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya untuk meningkatkan kualitas regulasi melalui sinergitas regulasi berbasis simplifikasi dan meningkatkan peran partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
