Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, dan Japan International Cooperation Agency (JICA) sukses menggelar rapat koordinasi bersama atau Joint Coordinating Committee (JCC) ke-3. Acara yang berlangsung secara hibrid pada Kamis (25/07/2024), menggabungkan pertemuan tatap muka di Ballroom Oemar Seno Adji, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan konferensi video, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Yang Mulia Rahmi Mulyati, Hakim Agung Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta JICA.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah proyek kerja sama berjudul “Project for Efficient and Fair Disputes Resolution Mechanism and Legislative Drafting Capacity Development for Improving Business Environment”. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum di lingkungan bisnis Indonesia, khususnya dalam hal konsistensi pembentukan peraturan perundang-undangan.
Beberapa langkah konkret yang telah dan akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan proyek ini antara lain inventarisasi permasalahan yang menyebabkan inkonsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia; upaya pencarian solusi bersama dengan para ahli dari Indonesia dan Jepang, mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut; knowledge co creation program, rencananya akan diadakan program berbagi pengetahuan di Jepang pada bulan September 2024 untuk mendiskusikan lebih lanjut hasil inventarisasi dan solusi yang telah ditemukan, Revisi Buku Tanya Jawab, sedang disusun revisi Buku Tanya Jawab Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya kerja sama yang erat antara Pemerintah Indonesia, Mahkamah Agung, dan JICA, diharapkan proyek ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga pada akhirnya akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
