Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menghadiri Rapat Pra Panitia Antarkementerian/non-kementerian(PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Rapat diselenggarakan secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Gazebo, Gedung Radius Prawiro Lantai 4, Kementerian Keuangan dan secara virtual melalui video conference pada Jumat (26/07/2024).
Rapat dibuka oleh Lydia Kurniawati Christyana selaku Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan. Hadir dalam rapat pra-PAK ini perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, PT. Jasa Raharja, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Agenda rapat pra PAK ini membahas masukan para pihak dalam rangka persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kendaraan Bermotor.
Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
