Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang berlangsung pada 3 Februari hingga 5 Mei 2025. Pelatihan ini menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan dibuka secara resmi dalam sesi pembekalan yang digelar secara virtual oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, pada Selasa, 4 Februari 2025.
Kegiatan pembukaan dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen PP, termasuk Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Muhammad Akram, Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi para perancang regulasi di tingkat pusat dan daerah.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam proses pembentukan regulasi. Peserta akan mendapatkan materi dari narasumber yang memiliki keahlian di bidang peraturan perundang-undangan guna memperkuat pemahaman dan keterampilan teknis mereka.
Sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, BPSDM Hukum bekerja sama dengan Ditjen PP dalam menyelenggarakan program ini. Pelatihan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah peningkatan kompetensi, tetapi juga sebagai syarat pengembangan karier bagi para perancang peraturan perundang-undangan.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga dapat mendukung peran strategis perancang peraturan dalam membangun sistem hukum yang lebih baik di Indonesia. (-end)
