Jakarta – Tim Kerja Harmonisasi kembali menggelar rapat lanjutan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Rapat yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (03/09/2024) ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut pentingnya pembaruan peraturan tersebut dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta sistem dokumentasi informasi hukum yang efektif dan berkualitas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Agus Hariadi selaku Pembina Tim Kerja Harmonisasi. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan dan Sekretariat Kabinet, yang turut memberikan pandangan serta masukan strategis terhadap rancangan peraturan tersebut.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan saat ini. Perkembangan organisasi dan perubahan dalam peraturan perundang-undangan membuat revisi terhadap peraturan tersebut menjadi sebuah keharusan.
Salah satu tujuan utama dari rancangan peraturan ini adalah untuk memastikan adanya metode yang pasti, baku, dan standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Ketentuan yang lebih mutakhir diperlukan untuk menjawab tantangan birokrasi yang semakin kompleks dan dinamis.
