Jakarta – Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih baik, Tim Kerja Harmonisasi menggelar rapat daring membahas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum. Rapat yang digelar secara daring hari ini, Selasa (30/07/2024), menjadi tonggak penting dalam penyempurnaan rancangan tersebut.
Rapat yang dibuka oleh Cahyani Suryandari, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, dan dipimpin oleh Victor Stanny Hamonangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan efektif.
Kepatuhan hukum bukan hanya sekadar patuh pada aturan, namun lebih dari itu, merupakan cerminan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kepatuhan hukum menjadi kunci dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance.
Rancangan Perpres ini secara khusus menyoroti proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Dengan disahkannya Perpres ini, diharapkan dapat terwujud sistem hukum nasional yang lebih baik, berkeadilan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Perpres ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
