Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum secara resmi membuka Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Periode Mei Tahun 2026 pada Rabu, 20 Mei 2026. Pembukaan diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dari 29 provinsi, serta ratusan peserta uji kompetensi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti menegaskan bahwa uji kompetensi ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan merupakan sarana standardisasi untuk memastikan setiap perancang hukum memiliki ketajaman analisis, pemahaman yuridis yang matang, serta integritas yang tinggi. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya dalam membangun SDM unggul di lingkungan birokrasi yang mampu mengarsiteki regulasi masa depan yang adaptif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Uji Kompetensi Teknis Periode Mei 2026 diikuti oleh peserta dari empat jenjang jabatan fungsional, yakni Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Pelaksanaan ujian tertulis dijadwalkan secara bertahap: pada 20 Mei 2026 untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda, dilanjutkan pada 21 Mei 2026 untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama. Adapun wawancara teknis bagi seluruh jenjang akan diselenggarakan pada 22 Mei 2026 melalui Zoom Meeting. Peserta yang berasal dari instansi pusat di wilayah Jabodetabek mengikuti ujian tertulis secara luring di BPSDM Hukum, sementara peserta dari pemerintah daerah dan kantor wilayah mengikuti ujian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum masing-masing provinsi.
Setiap peserta wajib mengerjakan dua komponen ujian, yakni tes Pengetahuan Umum dan tes Pengetahuan Khusus, masing-masing berdurasi 120 menit, sehingga total alokasi waktu ujian tertulis mencapai 240 menit per hari. Nilai kelulusan minimal ditetapkan sebesar 70 persen. Pengawasan pelaksanaan dilakukan secara luring oleh Sekretariat Jenderal dan DJPP di lokasi BPSDM Hukum, serta secara hybrid oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum bersama Perancang PUU dan pejabat pembina kepegawaian di masing-masing Kantor Wilayah.
Melalui penyelenggaraan uji kompetensi yang objektif, transparan, dan akuntabel ini, DJPP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai ujung tombak pembentukan regulasi nasional yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan bangsa.
