INDEKS BERITA

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan rapat tim kecil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Rapat diselenggarakan secara virtual melalui video conference, Rabu (17/07/2024).

Rapat dipimpin oleh Ratih Febriana selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda. Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang komprehensif, rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait lainnya.

Rancangan peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan penyesuaian. SAKIP dilaksanakan untuk memastikan pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran instansi pemerintah secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menghadiri rapat tindak lanjut progres Penerbitan Peraturan Turunan mengenai Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Rapat diselenggarakan secara virtual melalui video conference, Rabu (03/01/2024).

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Listrik. Diantara sejumlah aturan yang diubah antara lain mengenai keringanan pajak bea masuk impor, pajak penjualan barang mewah, pengurangan pajak daerah

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Listrik. Diantara sejumlah aturan yang diubah antara lain mengenai keringanan pajak bea masuk impor, pajak penjualan barang mewah, pengurangan pajak daerah untuk KBLBB hingga kuota eskpor.

Untuk mendukung percepatan program KBLBB, pemerintah tengah menggodok peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Listrik. Pembahasan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, dan Kementerian Keuangan.