Jakarta –Senin pagi ini (03/02/2025), Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra beserta Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengikuti Apel Pagi bersama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Apel yang dilaksanakan secara luring ini juga diikuti oleh pegawai dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kantor Wilayah seluruh Indonesia secara daring juga mengikuti apel pagi bersama kali ini.
Pembina apel pada kesempatan kali ini adalah Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Prof. Eddy Hiariej. Dalam sambutannya, Prof. Eddy menyampaikan pesan semangat kepada seluruh pegawai agar dapat bekerja dengan maksimal, dengan tetap memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. "Sebagai aparatur negara, kita harus mampu menjaga kinerja yang optimal, tetap berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran, sesuai dengan arahan Presiden," ujar Prof. Eddy.
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki output yang terukur. Beberapa hal yang termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran, diantaranya meliputi pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50%, pembatasan honorarium tim, serta pembatasan kegiatan seremonial. Lebih lanjut Wamenkum berharap agar seluruh pegawai untuk tetap menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas. Hal ini juga dapat menjadi peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.
Apel Pagi Bersama ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi di bawah koordinasi Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta meningkatkan komitmen seluruh pegawai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas negara. Dengan semangat dan fokus pada tujuan bersama, diharapkan setiap pegawai dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan hukum di Indonesia.
