Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) menerima audiensi dari Hukum Online pada Senin, 2 Desember 2024. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) dan dipimpin langsung oleh Dirjen PP, Dhahana Putra. Turut mendampingi dalam audiensi tersebut, Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Aisyah Lailiyah, serta Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Alexander Palti beserta jajaran. Delegasi Hukum Online diwakili oleh Tito Sianipar, Deputy Editor in Chief, beserta jajaran redaksi.
Audiensi ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama antara Ditjen PP dengan Hukum Online, terutama dalam membahas berbagai isu hukum dan regulasi yang tengah berkembang. Salah satu topik utama yang dibahas adalah data laporan Direktorat Harmonisasi, khususnya yang menangani Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kesejahteraan Rakyat. Fokus diskusi juga mencakup program prioritas yang sedang dalam proses pembahasan, seperti rancangan regulasi yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dhahana Putra menekankan pentingnya sinergi antara institusi pemerintah dan media hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses legislasi. "Melalui kerja sama ini, kami berharap informasi terkait peraturan perundang-undangan dapat tersampaikan secara transparan dan akurat kepada publik," ujar Dhahana.
Hukum Online menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Ditjen PP dalam menjelaskan berbagai program prioritas dan tantangan yang dihadapi dalam menyusun regulasi. Tito Sianipar menyatakan, "Kami berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi hukum yang akurat dan mendukung transparansi dalam proses legislasi."
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara Ditjen PP dan Hukum Online, guna menciptakan pemahaman publik yang lebih baik mengenai kebijakan hukum dan regulasi. Diskusi yang berlangsung hangat diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat. (-end)
