Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, mengikuti rapat Panitia Antarkementerian mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini diadakan secara hibrid, menggabungkan format daring dan tatap muka pada Rabu (11/09/2024).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Agenda utama rapat adalah membahas lanjutan dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan ini mencakup aspek penting seperti Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Rapat bertujuan untuk menyempurnakan dan memastikan harmonisasi serta keselarasan peraturan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tanah serta pendaftaran hak atas tanah di Indonesia.
Diskusi dalam rapat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyempurnaan RPP ini, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terkait.
