Jakarta — Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030, Senin (5/5). Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025 tertanggal 21 Maret 2025.

Pansel ini bertugas menjaring tujuh calon anggota KY yang akan mengawasi kinerja hakim di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Pansel akan melakukan seleksi administrasi, penilaian kualitas dan integritas, serta menyampaikan nama-nama calon kepada Presiden untuk diteruskan ke DPR RI.

"Panitia seleksi ini mempunyai tugas mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota KY," ujar Dhahana, dalam keterangannya. Dhahana Putra juga menyatakan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pansel akan bekerja sama dengan lembaga seperti KPK, PPATK, dan BIN untuk memastikan rekam jejak para calon bersih dari masalah hukum.

Pendaftaran calon anggota KY akan diumumkan mulai 6 Mei hingga 28 Mei 2025, dengan masa pendaftaran dibuka pada 2–23 Juni 2025. Informasi lengkap dapat diakses melalui situs resmi seperti setneg.go.id dan komisiyudisial.go.id.

Penunjukan Dhahana Putra sebagai Ketua Pansel mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap profesionalisme dan integritasnya dalam bidang peraturan perundang-undangan. Dengan pengalaman dan komitmennya, diharapkan proses seleksi anggota KY dapat menghasilkan komisioner yang berintegritas dan mampu menjaga kehormatan serta keluhuran martabat hakim di Indonesia.