Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) mendukung penuh komitmen Kementerian Hukum dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional melalui kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025. Acara yang diselenggarakan pada Selasa, 7 Januari 2025, di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli dan Khusus Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama, serta Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan diawali dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Resolusi Tahun 2025, yang diwakili oleh beberapa Kepala Kantor Wilayah, termasuk dari Aceh, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Papua. Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, dan Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama semakin menegaskan komitmen kolektif terhadap reformasi birokrasi.
Acara ini juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan Transformasi Digital Kementerian Hukum. Inisiatif tersebut bertujuan mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan publik demi menciptakan sistem yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Transformasi digital ini selaras dengan visi Kemenkum untuk merespons tantangan birokrasi modern dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Hukum dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya sinergi antarlembaga dan komitmen kolektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif. Ia juga mengapresiasi kontribusi seluruh unit kerja, termasuk Ditjen PP, dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Zona Integritas dan reformasi birokrasi.
Ditjen PP, yang diwakili langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, hadir bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PP. Kehadiran tersebut mempertegas peran strategis Ditjen PP dalam mendukung implementasi kebijakan Zona Integritas dan Transformasi Digital. Dengan komitmen yang kuat, Ditjen PP bertekad untuk menjadi salah satu unit kerja yang mampu menginspirasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. (-end)
