Jakarta - Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, melalui Kelompok Kerja Humas dan Kerja Sama, menggelar rapat persiapan kegiatan Survei Lapangan Proyek Indonesia Law Information System (ILIS). Rapat yang dilaksanakan secara hibrid bertempat di ruang rapat Dharma Wanita dan virtual ini menjadi langkah penting dalam memastikan kelancaran proyek kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) tersebut, Jumat (27/09).
Dipimpin oleh Tri Wahyuningsih, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim ILIS Project. Fokus utama rapat adalah mempersiapkan segala aspek yang diperlukan sebelum Tim Project Management Consultant (PMC) beserta tenaga ahli proyek ILIS melakukan kunjungan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan serangkaian survei lapangan.
Dalam rapat tersebut, berbagai persiapan dilakukan secara intensif. Tim ILIS Project melakukan penyiapan data yang relevan, pengisian daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara, serta memastikan kesiapan seluruh anggota tim untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.
Survei lapangan yang akan dilakukan merupakan bagian penting dari proyek ILIS. Melalui survei ini, tim proyek diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai kondisi terkini sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, serta kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk pengembangan sistem informasi hukum yang lebih baik.
Proyek ILIS sendiri merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memodernisasi sistem informasi hukum di Indonesia. Dengan adanya sistem informasi hukum yang terintegrasi dan mudah diakses, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan.
Tri Wahyuningsih menyampaikan bahwa survei lapangan ini merupakan langkah krusial dalam mencapai tujuan proyek ILIS. "Kami berharap survei ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan di lapangan, sehingga kita dapat merancang solusi yang tepat dan efektif," ujarnya.
Hasil survei lapangan ini akan menjadi dasar bagi pengembangan sistem informasi hukum yang lebih baik di Indonesia. Sistem informasi hukum yang modern dan terintegrasi akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha.
