Jakarta — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar Rapat Persiapan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Proyek Baru JICA, Rabu (22/10/2025), bertempat di Ruang Pertemuan Restoran Kahyangan by Pagi Sore, Pejaten, Jakarta Selatan. Rapat dibuka oleh Desi Khairani, Ketua Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri DJPP, dan dihadiri oleh perwakilan dari DJPP serta tim ahli JICA.
Pertemuan ini membahas proyek kerja sama baru antara Pemerintah Indonesia dan JICA yang akan berlangsung selama tiga tahun ke depan. Proyek tersebut berfokus pada penguatan sistem hukum dan kebijakan nasional untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta peningkatan posisi Indonesia di kancah internasional. Dalam paparannya, Expert JICA Kikuchi Eriko menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan mendorong reformasi sistem hukum dan peradilan ekonomi guna menciptakan iklim bisnis yang inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan standar internasional seperti indikator OECD dan World Bank.
Rapat ini juga membahas dua output utama dari proyek, yaitu peningkatan efektivitas regulasi di bidang bisnis dan penguatan kapasitas kelembagaan hukum. Untuk Output 2, kegiatan yang direncanakan mencakup pembentukan kelompok kerja identifikasi peraturan perundang-undangan (PUU) terkait bidang bisnis, pelaksanaan joint research bersama Mahkamah Agung, penyusunan laporan hasil riset, serta publikasi ilmiah. Sementara itu, Output 3 akan difokuskan pada pelaksanaan seminar, riset kolaboratif, serta kegiatan peningkatan kapasitas yang melibatkan para ahli hukum dari Jepang dan negara lainnya.
Dalam diskusi, DJPP menyampaikan sejumlah masukan terkait arah riset dan peraturan yang dapat menjadi bahan kajian, antara lain Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, dan Service Convention. Rapat juga menyepakati bahwa setiap Pokja akan membahas 1–3 tema riset dengan durasi antara satu hingga dua setengah tahun, yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan dan publikasi akademik. Ide dan usulan dari seluruh peserta akan difinalisasi dalam Kick-Off Meeting mendatang untuk menentukan prioritas riset dan agenda kerja sama selanjutnya antara DJPP dan JICA.
