Serang - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Peningkatan Pembangunan Hukum melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, dan perwakilan dari FH Untirta di sela kegiatan Seminar Nasional bertema “Penataan Sistem Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Bebas Korupsi” yang diselenggarakan secara luring di Gedung FH Untirta, Kampus Sindang Sari, Serang, Banten, Selasa (07/10). Acara ini turut menghadirkan Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung, sebagai narasumber.
Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam pembentukan hukum nasional. Melalui kolaborasi dengan dunia akademik, DJPP berharap terwujud pemikiran hukum yang inovatif, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Selain penandatanganan PKS, Dhahana juga menjadi narasumber utama dalam seminar tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama poin ketujuh yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam kesempatan itu, Dhahana juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah masuk dalam Prolegnas 2025–2029, untuk menyesuaikan dengan semangat Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC).
Melalui kerja sama ini, DJPP dan FH Untirta berkomitmen memperkuat pendidikan hukum yang berorientasi pada integritas dan keadilan, sekaligus mendukung lahirnya generasi muda yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dan reformasi hukum nasional.
