Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I dan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menghadiri rapat koordinasi lintas sektor pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Rabu (24/07/2024). Rapat diselenggarakan secara hybrid bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel dan secara virtual melalui video conference.
Penyelenggaraan penataan ruang merupakan Amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Pembahasan lintas sektor diperlukan untuk memeriksa kesesuaian muatan spasial rencana tata ruang terhadap peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan kebijakan nasional. Pembahasan lintas sektor dilaksanakan untuk mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, batas daerah, garis pantai, dan kawasan hutan.
Terdapat muatan strategis dalam evaluasi rencana tata ruang, yaitu diantaranya kebijakan strategis nasional, ruang terbuka hijau, peruntukan kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, mitigasi bencana, batas daerah, serta garis pantai.
Turut hadiri dalam rapat koordinasi tersebut perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten/Kota Berbatasan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
