Sebagai Instansi Pembina, DJPP telah mengembangkan aplikasi e-Perancang yang dapat diakses melalui laman https://e-perancang.peraturan.go.id/formasi.. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk pengelolaan data dan penyusunan kebutuhan formasi secara elektronik, baik di instansi pusat maupun daerah. Sistem tersebut menjadi dasar perhitungan kebutuhan berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam jangka waktu lima tahun yang dirinci per tahun sesuai prioritas dan kemampuan organisasi

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, membuka kegiatan Pendalaman Materi Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang dengan narasumber Siti Masitah selaku Plh. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang. Kegiatan ini membahas mekanisme inventarisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya selama tiga tahun terakhir (2023–2025) untuk menghasilkan rekomendasi formasi berdasarkan jenjang jabatan Perancang.

Kegiatan ini diikuti peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, hingga badan kepegawaian di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, DJPP menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Jabatan Fungsional Perancang secara terukur, transparan, dan akuntabel demi mendukung kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah.