Jakarta – Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di bawah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) menghadiri undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam Rapat Pembahasan Konsep Pedoman Kepatuhan Hukum. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, dan dibuka secara resmi oleh Wawan, Kepala Tim Kerja BPHN sekaligus Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, bertempat di Ruang Rapat lantai 4 Gedung BPHN.
Dalam pertemuan itu, Haris selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, memaparkan materi terkait indeks penilaian kepatuhan hukum. Penilaian dilakukan melalui perbandingan antara Indeks Penilaian Hukum (IPH) dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH), serta penguatan integritas berdasarkan hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Indikator kepatuhan hukum ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur tingkat ketaatan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keterbatasan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam menilai kepatuhan hukum di K/L/D, karena terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), menjadi salah satu tantangan. Oleh karena itu, BPHN menginisiasi penguatan indikator melalui penilaian IPH dan IRH.
DJPP dan BPHN sepakat untuk memperkuat persepsi sejak awal agar terdapat keselarasan dalam penilaian IRH maupun penyusunan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sedang dirancang BPHN. Dengan adanya penyusunan instrumen hukum yang lebih komprehensif, diharapkan penilaian kepatuhan hukum dapat berjalan lebih maksimal dan konsisten pada tahap implementasi.
