Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum hadir mewakili pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang berlangsung di Gedung Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta. Kehadiran DJPP dipimpin oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, didampingi Direktur HPP III, Unan Pribadi, mewakili Menteri Hukum sebagai bentuk nyata peran Kemenkum dalam mendukung jalannya proses legislasi nasional.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, bersama Wakil Ketua Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, dihadiri oleh 307 anggota DPR RI dari total 580 anggota. Dengan kuorum yang tercapai, rapat paripurna berjalan penuh legitimasi dan menjadi forum penting dalam pengambilan keputusan politik serta kebijakan negara.
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Selain itu, rapat juga menetapkan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI untuk tahun sidang 2025–2026. Kedua agenda ini memiliki dampak strategis karena menjadi dasar arah pembangunan dan fungsi pengawasan DPR dalam periode mendatang.
Kehadiran DJPP dalam forum paripurna menegaskan komitmen Kemenkum untuk mengawal kualitas regulasi pada pembahasan kebijakan strategis, khususnya terkait RUU APBN 2026. DJPP berperan memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap kebijakan anggaran negara memiliki landasan regulasi yang kuat dan selaras dengan kepentingan rakyat.
Partisipasi ini sekaligus mempertegas posisi DJPP sebagai mitra strategis DPR RI dalam proses legislasi. Dengan membawa semangat reformasi hukum, DJPP berkomitmen mendukung terwujudnya regulasi yang responsif, adaptif, dan berpihak pada masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
