Jakarta — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum menyelenggarakan pelaksanaan 1st Joint Coordinating Committee (JCC) kerja sama reformasi hukum dan peradilan antara Indonesia dan Jepang yang diselenggarakan secara hybrid di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta, Selasa (20/01). Forum ini menjadi langkah awal strategis pelaksanaan Proyek Ketiga kerja sama antara DJPP, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Sebagai leading sector pembentukan peraturan perundang-undangan, DJPP berperan mengoordinasikan sinergi lintas lembaga guna memastikan arah proyek sejalan dengan agenda reformasi regulasi nasional dan peningkatan kepastian hukum bagi dunia usaha. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Mahkamah Agung RI, DJPP, Embassy of Japan, serta JICA Indonesia Office, sebagai wujud komitmen bersama memperkuat tata kelola hukum yang modern dan berdaya saing.
Kegiatan JCC dibuka dengan opening remarks dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menegaskan komitmen DJPP dalam mengawal reformasi regulasi berbasis standar internasional. Sambutan juga disampaikan oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Syamsul Ma’arif; Minister, Embassy of Japan, Hiroki Takabayashi; serta Chief Representative JICA Indonesia, Sachiko Takeda, yang menyampaikan dukungan terhadap kelanjutan kemitraan strategis Indonesia–Jepang.
Pada sesi utama, DJPP memaparkan Plan of Activity of the Project sebagai kerangka kerja pelaksanaan kegiatan proyek ke depan. Paparan tersebut menitikberatkan pada penguatan kualitas regulasi, peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, serta harmonisasi kebijakan hukum yang mendukung perbaikan iklim usaha. Mahkamah Agung turut menyampaikan rencana kegiatan dari perspektif penguatan peradilan, sehingga tercipta kesinambungan antara regulasi dan implementasi hukum.
Forum JCC kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang konstruktif. Melalui pertemuan ini, DJPP memastikan keselarasan rencana kegiatan antar mitra, sekaligus menegaskan perannya sebagai penggerak utama koordinasi proyek. Diharapkan, pelaksanaan Proyek Ketiga ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong reformasi hukum nasional yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum serta peningkatan iklim investasi di Indonesia.
