Jakarta – Dr. Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, hadir sebagai narasumber dalam acara Gathering Penerima Beasiswa Eka Tjipta Foundation (ETF) Tahun 2024. Acara ini berlangsung pada Senin (9/12/2024) di Auditorium Sasana Adhika Karya Badan Diklat Kejaksaan RI, dengan tema “Satu Dekade Sinergi Meningkatkan Kualitas SDM di Lingkungan Kejaksaan Agung RI.” Dalam kesempatan ini, Dhahana membahas topik strategis terkait implikasi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) Tahun 2023 terhadap kebijakan penegakan hukum di Indonesia.
Dalam paparannya, Dhahana menguraikan beberapa poin utama, termasuk misi pembentukan UU KUHP, perbedaan mendasar antara WvS (Wetboek van Strafrecht) dengan KUHP baru, serta beberapa pembaruan penting dalam UU KUHP tersebut. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU KUHP dan strategi kebijakan untuk memastikan KUHP dapat diterapkan secara efektif dan adil. “KUHP ini adalah tonggak sejarah hukum nasional. Tidak hanya membawa pembaruan substansial, tetapi juga menjadi wujud kemandirian hukum Indonesia,” ujar Dhahana.
Ketua Umum Eka Tjipta Foundation, Hong Tjhin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dhahana dalam acara ini. Ia menegaskan peran penting ETF dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya di sektor hukum. Sementara itu, Jaksa Agung RI, Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, praktisi, dan dunia pendidikan dalam menjawab tantangan penerapan UU KUHP yang baru.
Acara ini turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan RI yang membahas langkah-langkah strategis implementasi UU KUHP 2023 dalam praktik di lapangan. Dengan audiensi yang terdiri dari penerima beasiswa dan praktisi hukum, diskusi menjadi ruang produktif untuk bertukar pandangan dan berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan regulasi baru.
Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis, diikuti pemberian cinderamata kepada penerima beasiswa teladan. Gathering ini tidak hanya menjadi momen refleksi perjalanan satu dekade program beasiswa ETF, tetapi juga ruang kolaborasi untuk memperkuat kualitas penegakan hukum di Indonesia melalui pembaruan regulasi yang responsif.
