Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I (Dit. HPP I) menggelar rapat pleno mengenai Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan secara hibrid. Rapat ini berlangsung di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, pada Rabu (04/12/2024).
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Hernadi selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I. Selain pihak Dit. HPP I, turut hadir dalam rapat perwakilan dari Perpustakaan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, serta perancang peraturan perundang-undangan ahli muda dan ahli pertama.
Acara ini membahas mengenai Akreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan, yang akan menjadi penilaian kelayakan terhadap program pelatihan di bidang perpustakaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. Akreditasi ini mencakup pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah, lembaga pelatihan non-pemerintah, serta organisasi profesi.
Peraturan Perpustakaan Nasional yang dibahas dalam rapat ini mengatur sejumlah hal penting, termasuk ketentuan umum, pembentukan tim akreditasi, tahapan proses akreditasi, pelaporan, serta hak dan kewajiban lembaga pelatihan yang terakreditasi. Selain itu, peraturan ini juga mencakup aspek pendanaan dan sanksi yang diberlakukan bagi lembaga pelatihan bidang perpustakaan terakreditasi.
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelatihan teknis di bidang perpustakaan dan mendukung pengembangan profesionalisme dalam pengelolaan perpustakaan di Indonesia.
