Jakarta – Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III (HPP III), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi pada Senin, 23 Februari 2026. Rapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Perancang PUU Ahli Madya, Yudiethia Safitri. Harmonisasi ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Pengharmonisasian sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026, dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Kepala Departemen Hukum, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Kepala Departemen Perizinan Kelembagaan dan Profesi Penunjang, serta Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek. Kehadiran lintas departemen di lingkungan OJK ini mencerminkan pentingnya pengaturan kegiatan usaha manajer investasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem pasar modal Indonesia yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Melalui proses harmonisasi di HPP III, DJPP memastikan agar Rancangan Peraturan OJK tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kejelasan norma, serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha manajer investasi yang profesional dan berintegritas. Harmonisasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerangka regulasi industri pengelolaan investasi demi perlindungan pemodal dan peningkatan kepercayaan pasar.
