Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerangka hukum internasional Indonesia dengan menyelenggarakan rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Statute of the Hague Conference on Private International Law. Rapat strategis ini diadakan secara daring pada Rabu, 21 Agustus 2024, dengan tujuan menyelaraskan kepentingan nasional dengan aturan internasional yang akan diadopsi.
Rapat tersebut dibuka dan dipimpin oleh Alexander Palti, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi aktif dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan tenaga ahli, menandakan pentingnya RPerpres ini dalam menjaga posisi Indonesia di kancah hukum internasional.
Fokus utama dalam rapat ini adalah menyelaraskan naskah RPerpres dengan kebutuhan nasional dan standar internasional yang diatur oleh Statute of the Hague Conference on Private International Law. Pengesahan Statute ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam memperkuat peran dan kontribusinya di bidang hukum perdata internasional dan komersial internasional, terutama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Melalui koordinasi yang erat antara berbagai kementerian dan lembaga, diharapkan rapat ini menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan kepentingan nasional, tetapi juga selaras dengan standar internasional. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga negara Indonesia di luar negeri.
