Jakarta – Rabu, 4 September 2024, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II Paripurna. Rapat tersebut berfokus pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk tahun 2025, dihadiri oleh Menkumham RI, Supratman Andi Agtas; Jaksa Agung RI, Burhanuddin; serta perwakilan Polri. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kemenkumham turut serta dalam rapat tersebut, diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan, Heni Susila Wardoyo, dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Alexander Palti.
Supratman memaparkan sejumlah usulan program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun anggaran 2025. Program prioritas yang diusulkan mencakup penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen. Kemenkumham menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk mencapai target-target strategis, termasuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efisien.
Dalam rapat tersebut, Supratman menekankan bahwa sinergi antar-lembaga sangat penting untuk menciptakan stabilitas hukum dan keamanan nasional. Dengan alokasi anggaran yang memadai, lembaga-lembaga terkait dapat lebih efektif dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan hukum dan keadilan.
Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Komisi III DPR RI dan lembaga terkait untuk memastikan anggaran tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategis, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
