Jakarta – Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, bagian dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, mengadakan Rapat Pleno untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pelaporan Keuangan. Acara yang berlangsung pada Senin, 28 Oktober 2024, ini bertujuan untuk menyatukan beragam perspektif dan masukan dalam merumuskan regulasi yang sangat penting ini.
Rapat dibuka oleh Unan Pribadi, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II dan dipimpin oleh Mahfudiyah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Dalam sambutannya, Unan menggarisbawahi pentingnya harmonisasi regulasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Ia menyampaikan harapannya agar langkah ini dapat memperkuat tata kelola keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.
Rapat kali ini dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga yang berkontribusi dalam proses perumusan RPP. Kementerian Keuangan, sebagai pemrakarsa, hadir untuk menjelaskan inti dari rancangan tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia juga turut memberikan masukan yang berharga, menciptakan dialog yang konstruktif.
Dalam diskusi ini, berbagai aspek teknis dan substansial terkait pelaporan keuangan dibahas, termasuk standar akuntansi dan mekanisme pengawasan yang diperlukan. Keterlibatan semua pihak diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan mudah diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah.
Setelah rapat ini, hasil diskusi akan dirangkum untuk disempurnakan sebelum diusulkan sebagai peraturan pemerintah. Dengan harapan, regulasi ini akan segera diterapkan, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik di Indonesia. (-end)
