Jakarta – Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Unan Pribadi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas tindak lanjut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Rapat ini diadakan secara luring di Hotel Gran Melia, Kamis (5/9/2024), dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam RDP ini, berbagai aspek strategis terkait kebijakan energi nasional menjadi sorotan utama. Pembahasan menyoroti perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global, yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan energi nasional. Perubahan ini mencakup target ambisius untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, kemajuan teknologi energi, serta perkembangan pesat energi baru dan energi terbarukan (EBT).
Peningkatan pangsa EBT dalam bauran energi primer nasional harus didukung oleh regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global dan nasional. Sektor energi memegang peran kunci dalam memenuhi komitmen nasional untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) pada tahun 2060. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis, regulasi yang mendukung implementasi kebijakan energi nasional harus mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dari kemajuan teknologi dan diversifikasi energi.
RDP ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan energi nasional tetap relevan dan mampu mendukung pencapaian target nasional, termasuk target pertumbuhan ekonomi dan komitmen iklim Indonesia. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional yang akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.
