• Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB

INDEKS BERITA

PEMERINTAH MATANGKAN KEPPRES KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM: SINERGI ANTAR-KEMENTERIAN DIPERKUAT

110425 01

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penguatan kebijakan pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya rapat daring pembahasan penyusunan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada Kamis, 10 April 2025.

Rapat ini dipimpin oleh Vera, Asisten Deputi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hadir dalam forum tersebut antara lain Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Keuangan.

Dalam rapat tersebut, pembentukan Keppres Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM didasari oleh tiga urgensi utama: pelaksanaan visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden terpilih, penyesuaian terhadap tugas, fungsi, serta nomenklatur baru kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Merah Putih, serta penyempurnaan substansi kebijakan pembiayaan UMKM yang lebih adaptif dan efektif.

Pembahasan juga merujuk pada arahan Presiden dalam rapat pembahasan perkembangan ekonomi nasional pada 18 Maret lalu, yang menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Komite ini nantinya diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan pembiayaan usaha produktif secara lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Isu koordinasi kelembagaan turut menjadi sorotan dalam rapat. Perlu adanya kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dalam menyusun konsep kelembagaan dan mengatasi potensi irisan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing kementerian.

Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan kebijakan pembiayaan UMKM ke depan dapat lebih efektif dalam mendukung pelaku usaha kecil untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

logo besar kuning
 
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN


               

  Jl. Hr. Rasuna Said Kav X6/1-3, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
  (021) 5264517
  ditjenpp@kemenkumham.go.id
     

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI