Jakarta – Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional diselenggarakan secara virtual pada hari Senin, 12 Agustus 2024. Rapat ini dibuka oleh Unan Pribadi, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, dan dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Rapat ini merupakan langkah penting dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis domestik dan global yang menuntut peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasok dari hulu ke hilir.

Dalam rapat ini ditekankan bahwa penguatan sistem logistik nasional adalah suatu keharusan untuk meningkatkan kinerja logistik, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional. Sistem logistik yang terintegrasi baik secara lokal, regional, maupun global dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Seiring dengan dinamika globalisasi dan perubahan perilaku pasar, sektor logistik menghadapi berbagai tantangan. Diantaranya adalah tingginya biaya logistik yang dapat menghambat daya saing produk dan jasa nasional di pasar global. Oleh karena itu, penguatan logistik nasional bertujuan untuk menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang, serta meningkatkan pelayanan logistik. Dengan menurunkan biaya logistik, diharapkan dapat memperbaiki iklim usaha dan investasi di Indonesia. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dan jasa kita baik di pasar domestik maupun global.

Melalui rapat pleno ini, diharapkan akan ada komitmen bersama dari semua pihak untuk mewujudkan sistem logistik nasional yang lebih kuat dan terintegrasi. Dengan langkah-langkah yang terarah dan kolaboratif, Indonesia dapat meningkatkan daya saing perekonomian dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.