Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I kembali menggelar rapat tim kecil untuk menyesuaikan hasil internal draf alternatif atas Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum. Rapat yang dilaksanakan secara daring pada Selasa, 3 Desember 2024, dipimpin oleh Victor Stanny Hamonangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Penyuluh Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dari rapat ini adalah untuk menyempurnakan draf RPP yang bertujuan meningkatkan kepatuhan hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.
Dalam pembahasan ini, salah satu fokus utama adalah pentingnya pembinaan kepada masyarakat, badan hukum, badan publik, badan usaha, dan paralegal dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Untuk itu, program Desa/Kelurahan Sadar Patuh Hukum menjadi salah satu upaya strategis yang diusulkan. Melalui program ini, masyarakat akan diberikan penyuluhan hukum serta konsultasi hukum yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban hukum.
Rapat ini menjadi langkah penting dalam memastikan penyusunan peraturan yang tidak hanya efektif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mendukung penerapan hukum yang lebih baik di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pembinaan hukum, diharapkan rancangan peraturan ini dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar dan patuh terhadap hukum.
