Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) melalui Tim Kerja Harmonisasi menyelenggarakan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional secara virtual pada Kamis (24/10/2024). Rapat ini dipimpin oleh Lina Widyastuti, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya selaku Ketua Tim Kerja Harmonisasi.
Berbagai kementerian dan lembaga turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Sekretariat Kabinet, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan pentingnya sinergi dalam penyusunan regulasi yang bertujuan mengoptimalkan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional.
Rancangan peraturan ini difokuskan pada pengembangan sistem ketertelusuran dan logistik yang terintegrasi secara elektronik, mulai dari penangkapan, pembudidayaan, hingga distribusi dan pemasaran ikan. Sistem ini tidak hanya mendukung efisiensi logistik, tetapi juga dirancang untuk memenuhi tuntutan pasar ekspor dan domestik yang semakin ketat terkait kualitas dan keamanan produk perikanan.
Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional memiliki tujuan utama untuk memastikan ketersediaan stok ikan yang dapat dipantau secara real-time, serta melacak sumber bahan baku agar memenuhi standar perikanan yang baik dan tidak melanggar hukum. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu melindungi konsumen dari praktik kecurangan di sektor perikanan, mempercepat penarikan produk ketika diperlukan, serta menjamin keamanan dan mutu produk perikanan dari kontaminasi di sepanjang rantai pasok.
Dengan adanya harmonisasi regulasi ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk perikanannya di pasar global, sekaligus melindungi ekosistem laut dan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan. Rapat ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor perikanan nasional dengan pendekatan yang lebih modern dan berkelanjutan. (-end)