Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menghadiri undangan rapat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Selasa (03/09/2024) melalui microsoft teams meeting.
Rapat dipimpin oleh Mujono Basuki, Kepala Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi III Kementerian Keuangan, dan dihadiri oleh Nuryanti Widyastuti selaku Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diwakili oleh Deny Harlianto selaku Kepala Bagian Umum, Kurniawan Khristianto selaku Penelaah Teknis Kebijakan Tk.I, Kementerian Keuangan, Kepala Biro SDM pada Setjen Kemenkumham, Kepala Biro Keuangan pada Setjen Kemenkumham, Kepala Biro Perencanaan pada Setjen Kemenkumham, Bagian SDM Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pada rapat ini membahas mengenai Koordinasi Persiapan Job Assessment Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan hasil diskusi, bahwa dalam prosedur penetapan rekomendasi besaran tunjangan jabatan fungsional terlebih dahulu perlu dilakukan job assessment terhadap pemangku jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Melalui kegiatan rapat ini, diharapkan rekomendasi besaran tunjangan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat disetujui.
