Jakarta – Tim Kerja Harmonisasi menyelenggarakan Rapat Pleno Harmonisasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Hotel Milenium Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (21/08/2024). Rapat yang dipimpin oleh Mualimin Abdi selaku Pembina Tim Kerja Harmonisasi dan dilanjutkan oleh Andry Manuella Ginting selaku Ketua Tim Kerja Harmonisasi ini bertujuan untuk membahas perubahan atas Peraturan BKKBN Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi BKKBN 2020-2024.
Rapat ini memiliki urgensi tinggi karena bertujuan untuk menyelaraskan regulasi BKKBN dengan ketentuan yang lebih luas yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan Menteri tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa BKKBN dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan strategi nasional dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan penyesuaian regulasi secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga.
Rapat pleno ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk tim kerja harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, serta perwakilan dari BKKBN. Revisi ini tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap regulasi yang lebih tinggi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas BKKBN.
