Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menghadiri rapat virtual yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/08/2024). Rapat ini membahas klarifikasi izin prakarsa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster ke luar negeri secara ilegal.
Rancangan Perpres ini dilatarbelakangi oleh masalah serius terkait penyelundupan benih bening lobster yang merugikan ekonomi negara dan mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Benih bening lobster merupakan komoditas bernilai tinggi yang, jika dikelola dengan baik, dapat mendukung perekonomian Indonesia secara signifikan. Namun, penyelundupan ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga berdampak buruk pada ekosistem dan potensi ekonomi masa depan.
Peraturan ini bertujuan untuk membentuk Satuan Tugas yang akan secara tegas dan terpadu memberantas pelanggaran terkait pengeluaran benih bening lobster. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru (blue economy), yang mengedepankan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, efisien, dan efektif untuk kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan.
Rapat ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan Badan Karantina Indonesia.
Rapat menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara berbagai instansi pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif dari rancangan Perpres ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
