Jakarta, 17 Desember 2024 – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2024 sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan kinerja menjelang tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrid di Hotel Pullman Jakarta Central Park dan daring melalui video conference. Hadir dalam acara ini Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Hukum, Edward Sjarief Hiariej.
Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, membuka acara ini dengan memberikan arahan strategis terkait perbaikan kinerja di tahun mendatang. Dalam sambutannya, Supratman menekankan pentingnya evaluasi untuk memastikan produk legislasi yang dihasilkan semakin berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.
"Evaluasi ini bukan hanya tentang capaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi konkret. Kita harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan mendukung visi pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tahun 2025 harus menjadi momentum peningkatan kualitas legislasi," ujar Supratman Andi Agtas.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum, di antaranya Sekretaris Jenderal, Nico Afinta; Inspektur Jenderal, Reynhard SP Silitonga; Kepala BPSDM, Gusti Ayu Putu Suwardani; Kepala BPHN, Min Usihen; Kepala BSK, Andry Indrady; serta para Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil), dan Kepala Divisi (Kadiv).
Diawali dengan pemutaran video kilas balik kinerja Ditjen PP sepanjang tahun 2024, acara dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Dhahana Putra. Dalam laporannya, Dhahana menyampaikan sejumlah capaian penting Ditjen PP, termasuk penyelesaian harmonisasi regulasi prioritas dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Momentum ini juga menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama lintas lembaga melalui penandatanganan kerja sama antara Ditjen PP dan Japan International Cooperation Agency (JICA) serta Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Keahlian DPR.
Sebagai bentuk apresiasi, melalui kegiatan ini Ditjen PP memberikan Anugerah Legislasi Tahun 2024 kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta pimpinan tinggi yang berprestasi. Penghargaan ini terbagi dalam empat kategori utama, di antaranya:
1. Anugerah Legislasi Tahun 2024 Golongan I: DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.
2. Anugerah Legislasi Tahun 2024 Golongan II: Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
3. Pimpinan Tinggi Pratama Golongan I: DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Barat.
4. Pimpinan Tinggi Pratama Golongan II: Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara.
Selain itu dalam kesempatan ini, Ditjen PP juga memberikan penghargaan khusus kepada “Tokoh Inspiratif dalam Mendukung Perkembangan Legislasi di Indonesia” kepada:
1. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.
2. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.
4. Dr. Albert Aries, S.H., M.H.
Acara ini juga menjadi ajang penyerahan Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Panca Prioritas Presiden dari Dirjen PP kepada Menteri Hukum, sekaligus peluncuran buku berjudul “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat” dan “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah” kepada perwakilan yang diterima oleh KaKanwil Aceh dan Kadiv Peraturan Perundnag-undangan dan Pembinaan Hukum Papua Barat.
Inovasi terbaru Ditjen PP diperkenalkan melalui Launching Aplikasi Portal Ditjen PP yang diresmikan langsung oleh Menteri Hukum, didampingi Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Dirjen PP. Portal ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi dan pelayanan dalam bidang perundang-undangan.
Kegiatan ini ditutup dengan arahan dari Dirjen PP, pembekalan dari para Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen PP, dan sesi tanya jawab yang diikuti oleh seluruh peserta, termasuk kepala kantor wilayah, kepala divisi, serta para perancang peraturan perundang-undangan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dengan kegiatan ini, Ditjen PP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kinerja dalam menyusun, mengevaluasi, dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat di tahun mendatang.
