Jakarta – Sebagai upaya mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih efektif, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) melalui Direktorat HPP III menyelenggarakan Rapat Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Jumat (03/10/2025).
Rapat harmonisasi ini dilaksanakan secara virtual melalui video conference dan dipimpin oleh Susana Oktavia, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum.
Penyusunan rancangan PMK ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dalam pengelolaan unit organisasi dan jabatan di lingkungan instansi pemerintah, khususnya terkait perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan.
Peraturan yang tengah disusun ini akan menjadi landasan baru yang menggantikan dua PMK sebelumnya. Di dalamnya, diatur mengenai ketentuan pelaksanaan, tahapan, pemanfaatan hasil, serta mekanisme monitoring dan evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK).
Dengan hadirnya pedoman ini, setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan memiliki acuan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan ABK, sehingga perencanaan kebutuhan pegawai dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan mendukung peningkatan kinerja kelembagaan.
