Jakarta – Asep N. Mulyana, Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama Roberia, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, mendampingi Supratman Andi Agtas selaku Menteri Hukum dan HAM dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah yang membahas lima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Internasional di bidang pertahanan. Rapat yang berlangsung secara luring di Gedung Nusantara II, Rabu (25/09) ini dihadiri oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan perwakilan Kementerian Luar Negeri.
Kelima RUU yang dibahas meliputi kerja sama pertahanan dengan India, Perancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negara, memperkuat hubungan bilateral, serta berkontribusi pada stabilitas keamanan regional.
Rapat ini diawali dengan Penyampaian Laporan Panitia Kerja dan Pembacaan Naskah RUU. Selanjutnya, disampaikan pendapat mini fraksi dan pendapat mini pemerintah yang diakhiri dengan penandatanganan naskah RUU.
Setelah melalui pembahasan yang intensif, Komisi I DPR RI akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pembahasan kelima RUU tersebut ke tingkat II. Keputusan ini menunjukkan komitmen DPR RI untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat.
Pengesahan kelima RUU ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, antara lain Peningkatan kapasitas pertahanan melalui transfer teknologi dan pelatihan sehingga Indonesia dapat meningkatkan kemampuan militernya. Selain itu, kerja sama pertahanan yang lebih erat akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan regional yang aman dan stabil.
